Waspada Hibah dan Bansos Jelang Pilkada

LiputanJembrana.com

LIPUTANJEMBRANA.COM. Negara,- Hibah dan bantuan sosial dari pemerintah merupakan kewajiban untuk mencairkan pada kelompok masyarakat yang sudah mengajukan proposal dna memenuhi syarat menerima.

Namun, pemberian hibah dan bansos harus sesuai ketentuan. Khusus pada tahun politik ini, pencairan bansos harus diwaspadai. Masyarakat juga harus mengawasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik salah satu calon.

Anggota komisioner Bawaslu Bali I Ketut Rudia dalam sebuah kesempatan mengungkapkan. Hibah dna bansos merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mencairkan, kapan pun bisa memberikan pada penerima yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima. Tidak terkecuali pada saat tahun politik.

Namun demikian, pencairan bansos ini perlu diwaspadai dan harus diawasi. Bansos yang diserahkan pemerintah bisa digunakan untuk kepentingan politik calon tertentu.

Misalnya, bansos diserahkan disertai ajakan untuk memilih calon tertentu atau untuk kepentingan pilkada agar memilih calon tertentu.

“Berpotensi pelanggaran money politik. Jika itu terbukti, bisa dipidana pihak-pihak yang melakukan,” tegasnya.

Komisioner divisi penyelesaian sengketa Bawaslu RI Rahmat Bagja juga menegaskan, salah satu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah money politik.

Pelanggaran politik uang ini juga bisa berupa pemberian hibah dna bansos jika saat menyerahkan disertai ajakan untuk memilih calon tertentu.

Karena itu pihaknya mengimbau agar pemberian hibah dan bansos pada masyarakat tidak ada muatan politik. “Hibah bansos masuk money politik, jika digunakan kepentingan politik,” tegasnya. (dw)


TAGS :

Komentar