Bantuan Belum Cair, Tamba ; Bupati, Walikota, Dan Gubernur Bali Jangan Bikin Perbekel Pusing

 

Foto: Tokoh masyarakat Jembrana I Nengah Tamba yang juga Bakal Calon Bupati Jembrana.

Liputanjembrana.com, Jembrana 6 April 2020

Pandemi Covid-19 ini membuat Perbekel di Bali pusing tujuh keliling alias pengeng sebab harus merealokasi atau mengubah anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi BLT yang bersumber dari (APBDes) agar ada dana yang bisa dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19. 

Jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak April 2020 hingga Juni 2020. Besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp 600 ribu per keluarga, sehingga satu keluarga bisa total menerima BLT Rp 1,8 juta selama untuk tiga bulan.

BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020. Dalam peraturan ini ditegaskan pula bahwa penanggunng jawab penyaluran BLT ini adalah Kepala Desa (untuk di Bali Perbekel)

Tokoh masyarakat Jembrana I Nengah Tamba menilai saat ini menjadi kondisi yang dilematis bagi kepala desa atau Perbekel dengan adanya kewajiban melakukan realokasi untuk penyaluran BLT Dana Desa ini.

"Kami pahami kalau banyak Perbekel yang mengaku 'pengeng' harus mengubah APBDes. Tapi ini memang wajib dilakukan untuk kemanusiaan. Cuma memang tidak mudah," kata Tamba, Selasa (5/5/2020).

Mengutip salinan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, Tamba yang juga Bakal Calon Bupati Jembrana ini menjelaskan khusus untuk BLT, Kemendes PDTT telah menerapkan mekanisme alokasi dan penyalurannya.

Pertama, untuk desa yang menerima Dana Desa Rp 800 juta mengalokasikan BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa. "Itu artinya sekitar Rp 200 juta," kata Tamba.

Kedua, untuk Desa yang menerima Dana Desa Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30 persen. "Ini artinya sekitar Rp 240 juta hingga Rp 360 juta," terang Tamba.

Sedangkan yang ketiga, bagi desa yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 35 persen. "Ini artinya bisa mencapai Rp 420 juta," kata Tamba.

Hitung dan Data dengan Cermat

Tamba yang merupakan politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ini  menilai banyak persoalan bisa muncul khususnya terkait jumlah penerima BLT ini hingga kriteria apa yang digunakan menentukan penerima BLT dana Desa ini.

Dalam Pasal 8A Ayat (2) Permendes PDT ini disebutkan penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Lalu pada 8A Ayat (3) disebutkan bahwa keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

"Jika mengacu pada Pasal 8A Permendes itu sebenarnya kriteria sudah jelas. Tapi permasalahannya sekarang kalau mengacu kesana, tentu jumlah warga yang berhak menerima BLT Dana Desa ini bisa lebih besar dari kemampuan anggaran Dana Desa," ujar Tamba.

Ia secara rinci memberikan hitungan-hitungan bagaimana proyeksi BLT Dana Desa ini dan potensi masalah yang bisa timbul. Tamba mencotohkan misalnya suatu desa mendapatkan Dana Desa Rp 800 juta artinya adalah maksimal Rp 200 juta yang bisa dialokasikan untuk BLT Dana Desa.

Lalu jika angka Rp 200 juta ini dibagi  Rp 1,8 juta hak untuk satu keluarga mendapatkan BLT Dana Desa selama tiga bulan maka jumlah keluarga yang bisa terjangkau dari BLT Dana Desa ini hanya 111 keluarga.

Pertanyaannya bagaimana jika sebenarnya jumlah warga yang berhak menerima BLT Dana Desa ini lebih darip itu, misal dua kali lipat atau bahkan tiga atau empat kali lipat?,

Terkait hal ini, kata Tamba, Permendes terbaru ini  mengamanatkan desa yang memiliki jumlah keluarga miskin yang lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tamba menarik kursi duduknya. Menarik napas dan bicara lantang. "Jadi menurut saya warga miskin atau yang terdampak pandemi Covid-19 dan membutuhkan bantuan yang belum ter-cover BLT Dana Desa menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Provinsi. Anggaran sudah ada dan tunggu apa lagi untuk menyalurkannya," ujar Tamba.

Mantan Anggota DPRD Bali dua periode ini pun meminta Bupati/Walikota se-Bali hingga Gubernur Bali melalui instansi terkait melakukan pendampingan dan mengkoordinasikan mekanisme pendataan masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa ini pada tahap penyaluran. 

Sebab hal ini dirasakan memang agak rumit dan cenderung berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kecemburuan sosial di desa. Bahkan tidak menutup kemungkinan Perbekel yang saat ini sudah puyeng dan "pengeng" merombak APBDes bisa saja menjadi sasaran "bulan-bulanan" dan "di-bully" oleh warga yang merasa berhak mendapatkan BLT Dana Desa tapi malah tidak mendapatkannya.

"Jadi konflik jangan dipindahkan ke desa. Jangan. Bupati/Walikota dan Gubernur Bali, jangan menjadikan perbekel sebagai tameng, jangan lepas tangan," tegas Tamba.

"Kasihan Perbekel kalau nanti jadi sasaran 'bully' warga sedangkan Bupati/Walikota dan Gubernur Bali malah asyik lepas tangan.  Harusnya, Bupati/Walikota yang bertanggung jawab segera menyalurkan bantuan juga dari realokasi APBD," imbuh Tamba.

Bantuan Kapan Cair?

Bakal Calon Bupati Jembrana yang dikenal dengan komitmen membawa Jembrana Kembali Jaya (JKJ) ini juga menyoroti Pemkab Jembrana yang sangat lamban menyalurkan bantuan ke masyarakat dan banyak pengaduan tertuju kepada relawan JKJ.

"Jangan sampai menunggu rakyat kelaparan, mekente. Jangan juga tunggu dekat Pilkada baru salurkan bantuan. Harusnya kedepankan kemanusiaan, jangan pikirkan kepentingan politik dulu," tegas Tamba.

Tamba mengaku heran dengan lambatnya gerakan Pemkab Jembrana menyalurkan bantuan ke masyarakat. Sebab anggaran realokasi sudah ada. 

"Penyisiran anggran sudah tapi kok lambat cairnya?. Apa nunggu rakyat sudah berjatuhan atau nunggu mendekati ajang Pilkada? Kapan cair untuk rakyat. Jangan ditahan-tahan sampai menunggu Pilkada. Jangan menunggu sampai Perbekel didemo," kata Tamba mengingatkan.

Tamba pun lantas mempertanyakan kejelasan janji-janji bantuan skema Jaring Pengaman Sosial dari Gubernur Bali Wayan Koster yang hingga kini belum ada kejelasan penyalurannya ke masyarakat.

"Gubernur tunggu apalagi kalau mau bantu rakyat. Jangan hanya bisa keluarkan surat himbauan dan buat Pergub," kritik Tamba.

Tamba pun menagih janji Gubernur Bali yang menyebutkan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial disiapkan pagu anggaran sebesar Rp 261 miliar untuk dua Skema.

Sementara Skema Pertama, penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin berbasis Desa Adat berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran sebesar Rp 149 miliar. 

Skema Kedua untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin dianggarkan sebesar Rp 112 miliar untuk lima Paket. 

"Kapan itu semua dicairkan untuk rakyat," tanya Tamba menutup perbincangan. (Wjy)


TAGS :

Komentar